Cegah Penyalahgunaan Informasi Data Pribadi di Indonesia

Siap Bangun Negara , Oktanti Putri Hapsari

3 months ago



Indonesiabaik.id - Facebook akhirnya mencapai kesepakatan dengan Komisi Perdagangan Federal AS dalam penyediaan kerangka kerja baru untuk melindungi privasi dan informasi yang diberikan pengguna. Dalam kesepakatan itu, Facebook juga menyetujui membayar denda USD5 miliar (atau setara dengan Rp70 triliun dengan kurs 12 November 2019) kepada Komisi Perdagangan Federal AS (FTC) untuk pelanggaran privasi data pengguna.

Skandal Cambridge Analytica

Penyelidikan FTC dimulai setelah skandal Cambridge Analytica tahun lalu, yang memanen data pribadi jutaan pengguna Facebook tanpa persetujuan mereka dan menggunakannya untuk tujuan iklan politik. Facebook langsung meninjau sistemnya, mencari masalah yang berkaitan dengan kebocoran privasi, dan bekerja dengan cepat untuk mengatasinya. Facebook juga berjanji akan lebih rajin dalam cara memonitor penyalahgunaan, dan akan meminta pengembang untuk bertanggung jawab atas cara mereka menggunakan data dan mematuhi kebijakan Facebook.

Facebook mengklaim dua konsep pendorong transparansi dan akuntabilitas akan diterapkan, dengan sertifikasi triwulanan untuk memverifikasi kontrol privasi berfungsi. Proses ini akan diawasi langsung oleh Mark Zuckerberg.

PP No.71/2019

Guna melindungi kepentingan umum agar penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik itu tidak terjadi di Indonesia, pemerintah mencoba mengambil peran dengan menetapkan tata kelola bagi penyelenggara sistem dan transaksi elektronik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.

Pada Pasal 13 peraturan ini dijelaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE) harus memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap sistem elektronik. Berbagai platform yang dimaksud dalam PSE meliputi situs, aplikasi, e-commerce, pesan instan, mesin pencari, atau media sosial.

Kemudian Pasal 14 peraturan ini menjelaskan bila setiap PSE wajib melaksanakan prinsip pelindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi meliputi: (a) Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi; (b) Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya; (c) Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi; (d) Pemrosesan data pribadi dilakukan akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan data pribadi; (e) Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta pengubahan/perusakan data pribadi; (f) Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan pelindungan data pribadi; (g) Pemrosesan data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.



    Tag :
  • infografis
  • yang muda suka data
  • pp nomor 71 tahun 2019
  • peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
  • kemenkominfo
  • kementerian komunikasi dan informatika
  • penyelenggara sistem elektronik
  • google
  • facebook
  • Instagram
  • twitter
  • media sosial
  • whatsap
  • cambridge analytica

Infografis Terkait