Denda Konten Ilegal Bagi Platform V

Siap Bangun Negara , Oktanti Putri Hapsari

24 days ago



Indonesiabaik.id - Setelah diterbitkannya PP PSTE, pemerintah tidak lagi aktif melakukan pemblokiran. Tapi, pemerintah dapat memberlakukan denda yang signifikan bagi platform yang memuat konten ilegal.  Demikian disampaikan Dirjen Aptika Kemenkominfo Semuel Abrijani P, dalam forum diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9, yang bertajuk “Ada Apa dengan PP No 71 tahun 2019 (PP PSTE)?” yang digelar di Ruang Serbaguna Roeslan Abdul Gani, Kemenkominfo, Jakarta Pusat, 4 November 2019. 

“Jika sebelumnya pemerintah aktif melakukan penyisiran, dengan PP ini, platform seperti Facebook dan Twitter, yang memfasilitasi konten yang ilegal menurut UU, akan didenda. Angkanya berkisar antara 100-500 juta per konten,” katanya seperti dilaporkan situs resmi Kominfo dan juga jaringan pemberitaan pemerintah.

Jenis-jenis konten ilegal

Jenis konten yang bisa dikenai sanksi antara lain adalah pornografi, human trafficking, drug trafficking, radikalisme yang mempromosikan terorisme dan ujaran kebencian. “Untuk jenis-jenis konten yang termasuk akan disiapkan permennya dan dijadwalkan tahun ini selesai,” tuturnya.  Direncanakan, menurut Semuel, aturan denda itu sudah bisa diberlakukan pada 2021. Pemberian denda administratif, sambung dia, juga dimungkinkan dari tindak lanjut atas laporan.

“Kan sudah banyak aplikasi adua konten. Jadi bisa saja dilaporkan ke sana. Dan laporan yang ditindaklanjuti itu hanya terkait patform. Kalau Whatsap tidak termasuk yang bisa diambil tindakan itu, karena sifat percakapannya satu arah,” katanya.

Semuel juga menjelaskan bahwa pihaknya juga telah bertemu dengan penyedia platform untuk melakukan sosialisasi pemahaman dan mekanismenya. “Kalau aturannya sih sudah juga diberlakukan di berbagai negara. Bahkan ada negara yang memberlakukan denda dihitung dari size perusahaan,” paparnya.

Sanksi administratif

Selain denda, Semuel juga mengungkapkan pemberian sanksi administratif termasuk juga teguran tertulis, denda administatif, penghentian sementara, pemutusan akses, hingga dikeluarkan dalam daftar.

"Dengan adanya PP ini nanti PSE seperti Facebook, Twitter harus aktif memblokir konten-konten negatif yang sudah diklasifikasi di UU ITE. Denda dari Rp100 sampai Rp500 juta per konten dan aturan denda ini sudah bisa diberlakukan pada 2021," ucap Semuel.



    Tag :
  • infografis
  • yang muda suka data
  • pp nomor 71 tahun 2019
  • peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
  • kemenkominfo
  • kementerian komunikasi dan informatika
  • penyelenggara sistem elektronik
  • google
  • facebook
  • Instagram
  • twitter
  • media sosial
  • whatsap

Infografis Terkait