Omnibus Law, UU “Sapu Jagad” di Bidang Hukum

Yuli Nurhanisah , Chyntia Devina

12 days ago



Indonesiabaik.id - Saat ini, Pemerintah tengah membuat sebuah konsep hukum perundang-undangan disebut Omnibus Law yang akan memangkas kendala birokrasi di sektor investasi. Skema omnibus law dapat digunakan untuk deregulasi demi menghindari tumpang-tindih dan mewu­jud­kan efisiensi dalam implementasi kebijakan.

Omnibus Law

Sebagai informasi, omnibus law merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengandung lebih dari satu muatan pengaturan. Konsep ini umumnya muncul di negara-negara yang menganut sistem common law seperti Amerika untuk mengatasi tumpah tindihnya regulasi.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah. Selain itu, menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Idealnya, bukan cuma penyederhanaan dari segi jumlah, tapi juga dari segi konsistensi dan kerapihan pengaturan.

Rencana Pemerintah

Pemerintah berencana mengajak DPR untuk menggabungkan 74 Undang-Undang (UU) di bidang investasi ke dalam dua UU yaitu: UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Isu terkait ketenagakerjaan dan lapangan pekerjaan dinilai paling genting untuk dibuat omnibus law-nya untuk mengingkatkan ekonomi Indonesia.

Sebab, omnibus law tersebut diharapkan dapat memangkas beberapa pasal ketenagakerjaan dan UMKM dalam satu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang lebih sederhana. Untuk memastikan target itu dapat dipenuhi, Pemerintah meminta naskah akademik dari rancangan penyederhanaan peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan UMKM selesai pada akhir 2019.

Keuntungan Omnibus Law

Keuntungannya omnibus law, dalam satu undang-undang bisa buat gado-gado, bab per bab, sub-subnya bisa dalam satu undang-undang, dapat dikatakan ini UU sapu jagad. Masing-masing kementerian harus mengevaluasi dan bertanggung jawab melihat peraturan perundang-undangan yang menghambat.

Selain itu, omnibus law bisa menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Bukan hanya penyederhanaan dari segi jumlah, tapi juga dari segi konsistensi dan kerapihan pengaturan.



    Tag :
  • omnibus law
  • revolusi di bidang hukum
  • rencana pemerintah di omnibus law
  • pengertian omnibus law
  • keuntungan omnibus law
  • undang-undang
  • UU
  • peraturan perundang-undangan
  • kemenkumham
  • kementerian hukum dan ham
  • yang muda suka data
  • Indonesiabaik.id.

Infografis Terkait