indonesiabaik.id - Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan bahwa sindikat vaksin palsu tidak ditemukan di Indonesia.

Jamin Keaslian Vaksin

Terkait sindikat vaksin palsu yang diungkap  penegak hukum Afrika Selatan dan China, Pemerintah menjamin keaslian vaksin karena pengadaannya dilakukan dengan skema kerjasama government to government (G to G).

Vaksin didistribusikan melalui Biofarma dan langsung ke Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten dan kota. Artinya, tanpa campur tangan pihak luar, vaksin kemudian didistribusikan ke puskesmas maupun rumah sakit.

Track & System Bio Farma

Selain ketatnya sistem G to G, penggunaan Track & Trace System oleh Bio Farma menjadi salah satu kuncinya yakni satu sistem berbasis barcode baik di vial maupun dusnya. Hal itu untuk melacak keberadaan vaksin maupun kualitasnya secara digital hingga sampai ke penerimanya.

Bio Farma juga menerapkan kode sistem identifikasi vaksin berbentuk 2D Barcode, di dalamnya memuat banyak data identitas vaksin. Tiap vial memiliki satu identitas, sehingga ketika ada kesalahan, sistem akan langsung terdeteksi oleh Bio Farma.

Hindari Tindakan Ilegal

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito memperingatkan bahwa pemalsuan ialah tindak kriminal yang membahayakan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ketersediaan vaksin COVID-19 di Indonesia sendiri masih terbatas. Sehingga masyarakat diminta tidak sembarangan mendapatkannya dengan cara ilegal, misalnya membeli dari pihak-pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Vaksin yang digunakan di Indonesia harus mengantongi sertifikat Emergency Use of Authorization (EUA) dan nomor izin edar yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM). Serta dapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)

"Sehingga vaksin yang diperjualbelikan secara bebas sudah pasti merupakan komoditas palsu" pungkas Wiku.