Iuran BPJS Kesehatan Dinaikkan Berapas Sih? Mulai Kapan?

Siap Bangun Negara , M. Ishaq Dwi Putra

2 months ago



Indonesiabaik.id - Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disesuaikan. Akan tetapi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, tidak semua iuran BPJS Kesehatan naik 100 persen. Hanya kelas 1 dan kelas 2 yang naik 100 persen, sementara kelas 3 naik 65 persen.

“Itu (kenaikan 100 persen) hanya berlaku untuk Kelas 1 dan Kelas 2. Untuk kelas 3, tidak sebesar itu. Untuk Kelas 3, usulan kenaikannya adalah dari Rp 25,5 ribu menjadi Rp 42 ribu, atau naik 65 oersen,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Kepala Biro KLI) Kemenkeu Nufransa Wira Sakti dalam laman setkab, Senin (9/9/2019).

Kenaikan peserta mandiri kelas 3 sebesar Rp 42 ribu itu sama dengan iuran bagi orang miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Bahkan bagi peserta mandiri Kelas 3 yang benar-benar tidak mampu dapat dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga berhak untuk masuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

Adapun besaran iuran BPJS Kesehatan Kelas 1 dan 2 yang diusulkan pemerintah akan berlaku mulai Januari 2020 adalah Kelas 1 jadi Rp 160 ribu per bulan (sebelumnya Rp 80 ribu), dan kelas 2 menjadi Rp 110 ribu per bulan (sebelumnya Rp 51 ribu).

Nufransa menegaskan, dalam menaikkan iuran ini, pemerintah mempertimbangkan 3 hal utama yaitu kemampuan peserta dalam membayar iuran (ability to pay), upaya memperbaiki keseluruhan sistem JKN sehingga terjadi efisiensi, serta gotong royong dengan peserta pada segmen lain.

Ini daftar lengkap kenaikan iuran BPJS Kesehatan, berdasarkan keterangan Kemenkeu seperti dikutip Kamis (12/9/2019). Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran naik dari Rp23.000 menjadi Rp. 42.000 per jiwa. Besaran iuran ini juga berlaku bagi Peserta yang didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD). Iuran PBI dibayar penuh oleh APBN, sedangkan Peserta didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD) dibayar penuh oleh APBD.

Pekerja Penerima Upah Pemerintah (PPU-P), yang terdiri dari ASN/TNI/POLRI, semula besaran iuran adalah 5% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, dimana 3% ditanggung oleh Pemerintah dan 2% ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan, diubah menjadi 5% dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS Daerah, dengan batas sebesar Rp12 juta, dimana 4% ditanggung oleh Pemerintah dan 1% ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan.

Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU), semula 5% dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp8 juta, dimana 4% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1% ditanggung oleh Pekerja, diubah menjadi 5% dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp12 juta, dimana 4% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1% ditanggung oleh Pekerja. Sedangkan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) / Peserta Mandiri: Kelas 3: naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per jiwa; Kelas 2: naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per jiwa; Kelas 1: naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per jiwa.



    Tag :
  • infografis
  • yang muda suka data
  • bpjs kesehatan
  • iuran bpjs kesehatan
  • badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan
  • jkn
  • jaminan kesehatan nasional
  • defisit bpjs kesehatan
  • bpkp

Infografis Terkait