Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Yuli Nurhanisah , Ananda Syaifullah

2 months ago



Indonesiabaik.id - Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Komitmen pemberantasan korupsi memang berat untuk dilakukan. Berbagai upaya pemberantasan korupsi bahkan dilakukan di setiap periode pemerintahan.

Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut.

Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. 

Orde Baru kandas, muncul pemerintahan baru yang lahir dari gerakan reformasi pada tahun 1998. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Perjalanan panjang memberantas korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Meskipun sebelumnya, ini dibilang terlambag dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Di era Presiden SBY, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN) yang disusun oleh Bappenas. RAN Pemberantasan Korupsi itu berlaku pada tahun 2004-2009.

Kasus Korupsi di Indonesia

Sejak berdiri pada tahun 2004, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangani banyak kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, pejabat lembaga negara, anggota DPRD, DPRD, hingga kepala daerah.

Jumlah tindak pidana korupsi terbanyak dalam setahun yang ditangani KPK terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 260 kasus. Jumlah kasus hingga 30 September 2019 tercatat 1.125 kasus tindak pidana korupsi.



    Tag :
  • KPK
  • korupsi
  • kolusi
  • nepotisme
  • pemberantasan korupsi di Indonesia
  • kasus korupsi di Indonesia
  • yang muda suka data
  • Indonesiabaik.id

Infografis Terkait