Indonesiabaik.id - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  berupaya optimal menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyadari, kawasan Indonesia yang dilalui empat samudera dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang beraneka ragam dan begitu besar harus dikawal dengan baik, tidak terkecuali di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan.

KKP sejak dua tahun lalu telah memprioritaskan pembangunan pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Program yang dicanangkan ini menjadi sangat strategis sebagai perwujudan nyata dari Nawa Cita ke-3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

SKPT dimaksudkan untuk mengakselerasikan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan pulau mandiri dan terpadu. Dari sisi kelautan dan perikanan, indikator kinerja yang menjadi acuan antara lain: meningkatnya pendapatan rakyat,  produksi perikanan, nilai investasi, nilai kredit yang disalurkan, ragam produk olahan, utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan nilai ekspor.

Menurut data KKP, saat ini sudah ada tiga SKPT yang sudah selesai dibangun dan 11 lainnya diharapkan selesai tahun ini. Selain 14 SKPT, KKP juga akan menerima hibah Jepang dalam pembangunan SKPT di enam wilayah, seperti Natuna, Sabang, Morotai, Biak Numfor, Saumlaki, dan Moa. Hibah tersebut akan disalurkan oleh Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) tanpa syarat.