Kondisi perekonomian Indonesia di masa Kepemimpinan Soekarno mengalami tiga tahap yang dimulai
dari penataan ekonomi pasca kemerdekaan, penguatan ekonomi dengan cara menasionalisasi
perusahaan swasta atau asing, hingga munculnya krisis akibat sistem ekonomi yang terpusat dan biaya
politik yang cukup besar.

Karena merupakan Negara yang baru terbebas dari penjajahan kolonial, perekonomian Indonesia bisa
disebut sebagai ekonomi warisan perang dimana dijalankan berdasarkan perintah penguasa, sarana dan
prasarana yang rusak, kelangkaan barang keperluan masyarakat, penambahan uang beredar yang tidak
terkendali, kesejahteraan masyarakat terabaikan, transaksi sukarela terbatas, serta terisolasi dari dunia
luar.

Pada hasil konferensi meja bundar (KMB) tahun 1949, disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan
Belanda salah satunya adalah kebijakan ekonomi yang harus berdasarkan ijin Belanda, Kembali
beroperasinya perusahaan-perusahaan Belanda, menanggung hutang dalam dan luar negeri Hindia
Belanda sebesar 1,13 miliar Dolar AS, serta menanggung 17 ribu esk karyawan Belanda dan 26 ribu
tentara kerajaan Hindia Belanda Koninklijk Nederlands-Indihsce Leger (KNIL).