indonesiabaik.id - Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) direncanakan untuk disahkan sebelum masa reses.

Kapan RKUHP Sah Jadi Undang-Undang?

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut, pengesahan RKUHP akan dilakukan sebelum masa reses. Dalam hal itu, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyetujui pengesahan RKUHP pada tingkat I, Kamis (24/11).

DPR RI menyebut, RKHUP akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Meski demikian, pengesahan pastinya belum bisa dipastikan kapan. Sebab, anggota Dewan mesti menggelar rapat pimpinan dan badan musyawarah (Bamus) DPR terlebih dulu.

Pembahasan Pasal RKUHP

DPR RI menyebut, pasal krusial dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah banyak direformulasi sesuai masukan masyarakat.

Adapun RKUHP, disebut hanya perlu disosialisasikan dengan baik sehingga tak menimbulkan polemik pada 2019 lalu.

Karenanya, bagi masyarakat yang menolak dapat menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, RKUHP diklaim sudah berkali-kali melalui kajian.