Pasca dilantik menjadi Presiden, Joko Widodo (Jokowi) tidak membuang waktu. Dengan agenda utama reformasi ekonomi, konektivitas antar wilayah dan produktivitas, pemerintahan Jokowi dengan semboyannya “Kerja Kerja Kerja!” segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai targetnya.

Berbeda dengan pendahulunya yang memperbesar alokasi subsidi, Jokowi memilih untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak populer di mata publik: Mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial.

"Saya memahami, kebijakan Pemerintah seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat. Namun moral politik saya mengatakan saya harus bertindak dan menghentikan praktik-praktik yang tidak benar," kata Jokowi.. 

“Uang sebesar itu dapat digunakan untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan kesejahteraaan rakyat melalui program ekonomi produktif dan perlindungan sosial, serta membangun lebih banyak lagi infrastruktur," tegas Jokowi.

Sesuai perkataannya, saat ini dana subsidi energi sebesar Rp. 120 triliun digunakan pemerintahan Jokowi untuk membiayai proyek infrastruktur, dana alokasi khusus, subsidi pertanian, Kartu Keluarga Sejahtera dan Keluarga Harapan, pembangunan pelabuhand an kapal, Dana Desa, Kartu Indonesia Pintar, armada perbatasan dan Kartu Indonesia Sehat.