indonesiabaik.id- Jabatan Wakil Presiden dapat mengalami kekosongan di tengah masa jabatan karena pengunduran diri atau pemberhentian. 

Dalam kondisi ini, Presiden tetap menjabat dan pengganti Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR wajib memilih Wakil Presiden pengganti paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

Prosesnya dimulai dari penentuan jadwal sidang, pengajuan dua calon oleh Presiden, hingga verifikasi dokumen oleh MPR. Selanjutnya, MPR memilih calon melalui pemungutan suara dalam Sidang Paripurna.

Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden melalui Ketetapan MPR dan mengucapkan sumpah atau janji dalam Sidang Paripurna.

Sementara itu, jika Wakil Presiden diberhentikan atau dimakzulkan, prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Setelah jabatan kosong, penggantinya dipilih melalui mekanisme yang telah diatur konstitusi.