Indonesiabaik.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan akan mengeluarkan UMKM dari rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke 16. Hal ini dilakukan karena UMKM dinilai telah memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia. Mayoritas tenaga kerja Indonesia yang berada di sektor UMKM telah memberikan kontribusi terhadap PDB mencapai 60 persen.

Keputusan tersebut diambil setelah mendapat masukan dari Ketua Kadin, Rosan Roeslani dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia. Presiden Jokowi menginginkan Indonesia menjadi ladang bagi tumbuh suburnya UMKM. Karenanya, UMKM di Indonesia harus diberikan kemudahan dalam berusaha.

Saat ini terdapat 62 juta UMKM yang ada di Indonesia. Sejumlah kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah guna mendukung UMKM, seperti penurunan bunga kredit KUR dari 23 persen ke 7 persen. Demikian dengan pajak penghasilan, PPh final, dari 1 persen menjadi 0,5 persen.