Indonesiabaik.id - Anggaran infrastruktur ditujukan melalui terobosan pembiayaan kreatif untuk akselerasi penuntasan infrastruktur. Pemerintah memberikan kebijakan untuk peningkatan efektivitas alokasi anggaran infrastruktur dan memperbaiki eksekusi proyek infrastruktur. Selain itu, fokus infrastruktur konektivitas, dan peningkatan kapasitas produksi seperti jalan, bandara, pelabuhan, energi dan ketenagalistrikan, irigasi bendungan serta embung.

Pemerintah juga mengoptimalkan peran Pemda melalui transfer ke daerah berupa, DAK untuk bidang infrastruktur seperti jalan, irigasi, sanitasi dan perumahan; 25% DTU untuk infrastruktur (sejak tahun 2017); dana desa untuk mendukung infrastruktur (sejak tahun 2015).

Pemerintah mengoptimalkan peran BUMN dan swasta seperti, investasi pemerintah (termasuk PMN) untuk mendukung infrastruktur, LMAN untuk penyediaan lahan (mulai tahun 2016), PMN untuk penugasan pembangunan infrastruktur; pemberdayaan BUMN dan swasta melalui skema KPBU, seperti VGF (mulai tahun 2015), PDF, penjaminan, dan KPBU AP (mulai tahun 2019).

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda dan mendorong komitmen pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur terutama pada K/L terkait infrastruktur.

Pada tahun 2019, pemerintah akan terus melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan di daerah. Dengan menggunakan APBN sebagai katalis, pemerintah berencana membangun 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162 ribu hectare jaringan irigasi.