Pendidikan menjadi variabel menentukan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Dan, UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan terwujudnya layanan, kemudahan serta terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi adalah tanggung jawab pemerintah, pusat maupun daerah.

Bahkan lebih tegas lagi pada pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Maka itu di tahun 2017, pemerintah menaikkan total belanja sektor pendidikan menjadi sebesar Rp416,1 triliun pada realisasi APBN dari sebelumnya Rp414,1 di RAPBN. Harapannya, tentu agar dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan nasional.