indonesiabaik.id - Melalui program Sehati, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mulai membuka pengajuan sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil (UMK).

Tersedia Kuota 25.000 UKM

Tahun 2022 ini berlaku sejak Maret hingga akhir tahun, Kemenag menyediakan 25.000 kuota untuk UMK.

Syaratnya, UMK bisa melakukan pernyataan mandiri kehalalan produknya, atau dikenal dengan halal-self-declare.

Adapun kategori self-declare itu meliputi kriteria produk yang sederhana, dan tidak berisiko serta proses produksinya, serta menggunakan bahan yang dapat dipastikan kehalalannya.

Apa saja syarat sertifikasi halal gratis?

Mengutip situs resmi Kementerian Agama, daftar syarat sertifikasi halal gratis 2022 sebagai berikut;

• Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
• Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
• Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
• Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
• Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal.
• Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT).
• Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
• Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi.
• Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.
• Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan).
• Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keptusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.
• Tidak menggunakan bahan yang berbahaya.
• Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
• Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal.
• Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomaris (usaha rumahan bukan usaha pabrik).
• Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle).
• Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.