Penguatan Pertahanan, Stabilitas Politik dan Keamanan, Kepastian Hukum, serta Reformasi Birokrasi merupakan bagian dari prioritas nasional bidang Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan yang disusun dalam RKP 2018.

Untuk bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, pemerintah menetapkan penguatan pertahanan, stabilitas politik dan keamanan, kepastian hukum, serta reformasi birokrasi sebagai prioritas.

Pada aspek penguatan pertahanan, Peningkatan Keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit, Pembangunan MEF II, serta Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan menjadi kegiatan prioritas pemerintah.

Untuk aspek stabilitas politik dan keamanan, kegiatan prioritas pemerintah berupa Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik, Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik, Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri, serta Pemantapan Peran di Asean, Penguatan Diplomasi (Politik, Ekonomi, Maritim), Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap, Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.

Pada aspek kepastian hukum, kegiatan prioritas pemerintah berupa penegakan hukum yang berkualitas serta pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif.