Indonesiabaik.id - Dalam Riskesdas 2018 terlihat bahwa angka bayi stunting di Indonesia mencapai 30,8 persen. Jika diperkirakan bayi 0-2 tahun mencapai 12-14 juta jiwa, maka ada sekitar 4 juta kasus bayi stunting di Indonesia.

Besaran angka stunting yang belum mencapai batasan aman WHO harus terus diupayakan penurunannya. Itulah sebabnya, sejumlah kementerian dan lembaga berkolaborasi melakukan penanganan stunting. Bukan hanya Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, tapi juga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa).

Sejauh ini, Kemenkes RI telah melakukan intervensi gizi spesifik meliputi suplementasi gizi makro dan mikro (pemberian tablet tambah darah, Vitamin A, taburia), pemberian ASI Eksklusif dan MP-ASI, fortifikasi, kampanye gizi seimbang, pelaksanaan kelas ibu hamil, pemberian obat cacing, penanganan kekurangan gizi, dan JKN. Namun, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kirana Pritasari menjelaskan, banyak kebiasaan buruk masyarakat yang bisa memicu stunting. Salah satunya Buang Air Besar (BAB) sembarangan. "Oleh karena itu, ketersediaan jamban dan air bersih di desa-desa sangat penting. Sekarang ketersediaan baru 74,4 persen. Sisanya masih bermasalah. Jadi ini pekerjaan rumah kita," kata dia, pada kesempatan yang sama di situs jpp.go.id.

Berdasarkan Global Nutrition Report 2018, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami beban gizi ganda. Meskipun telah terjadi penurunan prevalensi stunting dari 37,2 persen di 2013 menjadi 30,8 persen di 2018, tetapi angka tersebut tergolong cukup tinggi. Itulah sebabnya, sebuah target digadang Menteri Kesehatan Nila Moeloek. Dia menargetkan, angka stunting akibat kekurangan gizi Indonesia turun ke level 28 persen pada akhir 2019.

Penanganan persoalan stunting juga dilakukan Kementerian Pertanian terkait ketahanan pangan. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo,  sudah menyusun program untuk mengatasi dan menekan tingginya angka stunting di Indonesia. Adapun program yang disiapkan adalah dengan penyediaan infrastuktur air bersih dan infrastruktur sanitasi. Seiring itu, Kemendikbud pun turut berperan dalam memberikan pendidikan gizi.

Salah satu wujud konkret upaya penanganan stunting juga dilaksanakan oleh Kemendes, yakni dengan memfokuskan dana desa yang digelontorkan pemerintah, sejak 2019. "Sejak 2019 prioritas penggunaan dana desa sudah masuk pencegahan stunting. Kalau tahun sebelumnya kan lebih diutamakan pertanian skala produktif seperti pembangunan embung, irigasi, dan lainnya," ujar Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) Biko Wikantosa saat melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Pertanian, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Juli 2019.

Pencegahan terhadap stunting seperti berinvestasi untuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik. Namun, intervensi yang bisa dilakukan diharapkan tidak sebatas perbaikan asupan gizi, tetapi juga penyediaan infrastruktur agar masyarakat menjalani gaya hidup sehat.