Salah satu tujuan kemerdekaan Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut, pemerintah secara terus menerus melakukan penataan dari berbagai sektor mulai sector perpajakan, infrastruktur, perbankan dan yang tidak kalah penting adalah sector pelayanan perizinan yang lebih efektif. Selama tahun ke-3 Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla pembangunan ekonomi nasional terus dipacu.

Untuk Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018, Presiden Joko Widodo mengasumsi makro dalam RAPBN 2018 yaitu Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5.4%, Inflasi,  Inflasi diperkirakan tetap dapat terjaga di tingkat 3,5%, Nilai tukar rupiah diperkirakan berkisar Rp13.500 per dolar Amerika Serikat, sedangkan Rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan pada tahun 2018 diperkirakan sekitar 5,3%, begitu juga Asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD 48 per barel.

Dalam pertumbuhan ekonomi yang optimis, Presiden Jokowi , optimis akan dicapai melalui dukungan konsumsi masyarakat yang terjaga, peningkatan investasi, dan perbaikan kinerja ekspor dan impor. Pada tahun 2018, pembangunan ekonomi akan diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara melalui peningkatan keterkaitannya dengan Pulau Jawa dan Sumatera yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang optimis ini akan berdampak kepada kesejahteraan seluruh wilayah di Indonesia.