Ketidakstabilan kondisi di era parlementer mendorong diterapkannya ekonomi terpimpin. Meski
menunjukkan prestasi ekonomi diawal-awal pemerintahan, namun ternyata akibat sistem yang kurang
baik akhirnya memicu terjadinya krisis.

Ditengah situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil juga mengakibatkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara mengalami defisit. Biaya politik yang terlalu besar memperngaruhi defisit APBN serta
kondisi fiskal ekonomi yang lepas kendali.

Biaya politik dimasa (1958-1965) dari tahun ke tahun cenderung meningkat hingga mencapai angka
tertinggi pengeluaran politik terhadap APBN sebesar 39 persen. Sedangkan Penerimaan dan
Pengeluaran Riil APBN justru cenderung menurun yang mencapai titik terendahnya di tahun 1965 senilai
1,6 untuk penerimaan dan 4,1 untuk pengeluaran .
Dengan kondisi tersebut defisit APBN sangat besar hingga mencapai -1565,6 miliar rupiah pada tahun
1965.