Agenda berikutnya dari pemerintahan Jokowi adalah mengoneksikan Indonesia. Hal yang menantang mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang luas. Pembangunan infrastruktur adalah salah satu prioritas  pemerintahan Jokowi yang cukup banyak disorot karena progressnya mudah terlihat dan alokasi anggarannya cukup besar. Pembangunan yang banyak dititikberatkan di luar pulau Jawa pun menuai apresiasi publik.

Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari yang semula Rp. 177,9 triliun di 2014 hingga Rp. 387,3 triliun di 2017. Apa hasilnya? Dalam tiga tahun, pemerintahan Jokowi berhasil membangun 2.225 km jalan nasional, 132 km jalan tol, 160 jembatan sepanjang 16,2 km dan masih banyak lagi.

“Pembangunan yang kita jalankan bersama bukan hanya untuk yang tinggal di kota-kota, tapi untuk seluruh anak bangsa, baik yang tinggal di pedesaan, daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau terdepan, maupun kawasan perbatasan. Kita ingin rakyat di perbatasan menjadi bangga menjadi bagian dari Warga Negara Republik Indonesia”, ujar Jokowi.
Dan terakhir, adalah Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE). Kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pada masyarakat ini bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu Lahan, Kesempatan dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dari ketiga pilar tersebut ada 10 bidang yang menjadi sumber ketimpangan ekonomi. Di Lahan, ada Reforma Agraria, sektor pertanian dan perkebunan, serta masyarakat miskin perkotaan. Di pilar Kesempatan, ada ketimpangan ritel modern dan pasar tradisional, pajak berkeadilan, bunga rendah KUR dan industry manufaktur dan teknologi informasi. Terakhir, di pilar SDM, ada pendidikan dan vokasi, pasar tenaga kerja dan kewirausahaan. Dengan ketiga pilar ini diharapkan kebijakan pemerintah dapat disinergikan menjadi satu desain kebijakan yang efektif mengurangi ketimpangan ekonomi.