indonesiabaik.id - Presiden Joko Widodo resmi merombak Kabinet Indonesia Maju untuk kali kedua. Perubahan itu digelar dengan melantik dua menteri dan satu kepala lembaga di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Kemendikbudristek

Nadiem Makarim menjadi orang yang dipercaya menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), yaitu nama kementerian baru hasil dari peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi.

Mendikbudristek Nadiem mengatakan, riset dan teknologi adalah sesuatu hal yang sangat dekat di hatinya, karena merupakan hal yang ia tekuni sebelum memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem mempunyai harapan besar untuk bisa benar-benar meningkatkan kualitas dan juga inovasi di perguruan tinggi dalam bidang riset dan teknologi.

Sebelum menjadi Mendikbudristek, Nadiem telah menjabat sebagai Mendikbud dalam jajaran kabinet Indonesia Maju 2019-2024, yaitu kememterian lama sebelum mengalami peleburan.

Kementerian Investasi

Yang kedua adalah Bahlil Lahadalia, orang yang ditunjuk sebagai Menteri Investasi. Bahlil sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ia ditetapkan sebagai Kepala BKPM pada 23 Oktober 2019, bersamaan dengan pengangkatan 34 menteri dan 3 kepala lembaga setingkat menteri. Kini, telah dilakukan perubahan nomenklatur dari BKPM menjadi Kementerian Investasi sehingga Bahlil dilantik sebagai Menteri Investasi.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, tugas dari Kementerian Investasi adalah menyinergikan investasi-investasi yang berasal dari dalam dan luar negeri, baik di pemerintah pusat maupun daerah.

BRIN

Badan Ristek dan Inovasi Nasional (BRIN) kini menjadi badan tersendiri yang dipimpin oleh Laksana Tri Handoko. Sebelumnya, Laksana pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Menurut Laksamana, BRIN dibentuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab untuk melakukan konsolidasi berbagai litbang (penelitian dan pengembangan) pemerintah. Tak hanya itu, imbuhnya, BRIN harus mampu menjadi fasilitator dan enabler bagi kalangan di luar BRIN, termasuk dari perguruan tinggi dan industri.