Indonesiabaik.id - Apakah kamu pernah mendapatkan informasi mengenai profesi analis kebijakan publik? Jika pernah, tahukah kamu apa peran dari seorang analis kebijakan? Jika belum tahu, yuk simak lebih lanjut!

Menurut Permenpan Nomor 45 Tahun 2013, analis kebijakan publik ialah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.

Dengan kajian dan analisis yang ia lakukan, seorang analis kebijakan publik diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Karena itu, PNS harus memiliki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) untuk dapat menjadi analis kebijakan publik.

Instansi Pembina JFAK dan Tugasnya

Instansi Pembina JFAK sendiri adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN). Intansi tersebut memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, yakni:

1. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Analis Kebijakan;
2. Menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Analis Kebijakan;
3. Menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Analis Kebijakan;
4. Mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Analis Kebijakan;
5. Menyosialisasikan jabatan fungsional Analis Kebijakan;
6. Menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis fungsional Analis Kebijakan;
7. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis Analis Kebijakan;
8. Mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis Kebijakan;
9. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis Kebijakan;
10. Memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik Analis Kebijakan;
11. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan, dan;
12. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas jabatan fungsional Analis Kebijakan.