Tahun 1982 harga minyak dunia berangsur-angsur turun sekaligus menandakan berakhirnya era
bonanza (masa keuntungan besar) minyak. Indonesia kembali menghadapi berbagai persoalan ekonomi
salah satunya defisit ganda. Sejumlah kebijakan deregulasi baik fiskal maupun moneter dilakukan oleh
pemerintah.

Kebijakan Devaluasi yakni kebijakan penurunan nilai tukar rupiah menjadi resep standar untuk
mengatasi defisit neraca transaksi berjalan yakni untuk mendorong ekspor dan mengurangi impor.
Selanjutnya kebijakan Pengetatan Fiskal, dilakukan dengan penghematan belanja pemerintah serta
penambahan pinjaman lunak. Berikutnya kebijakan Reformasi Perpajakan, yakni dengan
penyerderhanaan jumlah dan jenis pajak, perubahan sistem dari official assasement (besarnya pajak
ditentukan pemerintah) menjadi self assasment (pajak dihitung dan dibayar sendiri oleh wajib pajak),
penyederhanaan pajak.

Deregulasi perdagangan dan Investasi, yang dilakukan dengan mengalihkan pemeriksaan barang impor
dari Ditjen Bea dan Cukai ke perusahaan internasional societe generalle de surveillance (SGS),
menghapus kewajiban angka pengenal ekspor (APE) bagi eksportir, fasilitas pembebasan dan
pengembalian bea masuk, kemudahan perpanjangan ijin usaha, penyederhanaan prosedur persetujuan
investasi dan persyaratan modal minimum dan divestasi diperlonggar.

Dampak diberlakukannya deregulasi adalah, ekspor non migas melonjak dari 5,4 miliar Dolar AS pada
tahun 1983 menjadi 39,6 miliar Dolar AS pada tahun 1996 atau naik 637,7 persen.

Penanaman modal asing dari 2,8 miliar Dolar AS pada tahun 1983 menjadi 29,9 miliar Dolar AS pada
tahun 1996 atau naik menjadi 937,9 persen. Dan penanaman modal dalam ngeri dari Rp1,9 triliun pada tahun 1984 naik menjadi Rp100,7 triliun pada tahun 1996 atau tumbuh 5.067,5 persen.