Lihat Semua : infografis
Perjalanan Perpindahan Ibu Kota Indonesia
Dipublikasikan pada 2 years ago , Redaktur: Andrean W. Finaka, Riset : Muhammad Marcellodiansyah / Desain : Andreas Anung Ardisinaga / View : 80.523 |
indonesiabaik.id - Ibu Kota Indonesia akan berpindah dari Jakarta ke Nusantara pada 2024. Namun tahukah SohIB, karena berbagai alasan ternyata Ibu Kota Indonesia pernah berpindah-pindah loh! Berikut perjalanan dan fakta dibalik perpindahan Ibu Kota Indonesia dari masa ke masa.
-
Jakarta (17 Agustus 1945)
Secara de facto menjadi Ibu Kota karena proklamasi kemerdekaan dilaksanakan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Maka secara de facto Jakarta menjadi Ibu Kota Indonesia
-
Yogyakarta (4 Januari 1946)
Pemerintahan Sipil Hindia Belanda kembali datang ke Jakarta, sehingga pemerintah Indonesia melakukan perpindahan Ibu Kota secara diam-diam menggunakan kereta api ke Yogyakarta pada tengah malam.
-
Bukittinggi (19 Desember 1948)
Terjadi Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta, presiden dan beberapa pejabat negara ditangkap dan diasingkan. Menteri Syafruddin Prawiranegara yang saat itu sedang berada di Bukittinggi diamanahi presiden untuk menjadi ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pemerintahan darurat diperlukan untuk memperlihatkan kepada negara lain bahwa pemerintah Indonesia masih berdaulat.
-
Yogyakarta (27 Desember 1949)
Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda pada saat Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Dalam konferensi ini terbentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Yogyakarta kembali menjadi Ibu Kota.
-
Jakarta (17 Agustus 1950)
RIS dibubarkan berganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), secara de facto Ibu Kota Indonesia kembali ke Jakarta.
-
IKN Nusantara (Bertahap Mulai 2024)
Lokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur digagas menjadi Ibu Kota Negara berdasarkan UU No.3 Tahun 2022 sebagai dasar. Pemindahan rencananya dilakukan bertahap mulai dari istana dan 6 kementerian pada tahun 2024.