Pemerintahan Soeharto mewariskan kondisi ketidak stabilan ekonomi, sosial dan politik . Tim ekonomi
orde baru dibawah kepeminpinan wakil perdana menteri Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan
bantuan teknis dana moneter internasional atau international monetary found (IMF) menyiapkan
sejumlah langkah yang mendesak guna menstabilkan ekonomi nasional.

Dalam menghadapi tingginya inflasi dan menggerakkan kembali roda perekonomian, pemerintah
menyusun rencana program stabilisasi ekonomi komprehensif yang diberi nama Paket Kebijakan
Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi (Paket Oktober 1966).

Paket tersebut terdiri dari 4 fokus kebijakan antara lain, kebijakan ‘dekontrol’ merombak sistem
komando menjadi mekanisme pasar, dengan Dengan membekukan peran investasi asing dan dalam
negeri serta menerbitkan UU Penanaman Modal Asing/PMA (1967) dan UU Penanaman Modal Dalam
Negeri/PMDN (1968). Kebijakan Disiplin Fiskal dan Anggaran Berimbang yang menekankan
penghematan belanja Negara dan subsisi, kemudian kebijakan moneter sebagai pengendali uang
beredar, yakni dengan menaikkan suku bunga bank, suku bunga kredit (rata-rata naik 6-9 persen
perbulan),Suku bunga simpanan (rata-rata naik 5 persen perbulan).

Memulihkan neraca pembayaran juga menjadi kebijakan ekonomi dengan cara memperlancar ekspor
impor, sitem kurs tunggal melalui mekanisme pasar, meningkatkan arus dana masuk, dan negosiasi
utang luar negeri.

Atas kebijakan tersebut, Di era Soeharto Inflasi mengalami penurunan dari angka 635,3 persen pada
tahun 1966 menjadi 9,9 persen pada tahun 1969. Uang yang beredar pun berkurang dari 763 persen
(1966) menjadi 121 (1968). Pengurangan beredarnya uang dilakukan dengan cara menekan penciptaan
uang melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan kredit bank.