Indonesiabaik.id   -   Seiring dampak pandemi, pemerintah berkomitmen untuk bertanggung jawab memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. 

Dalam kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo dalam menetapkan mekanisme Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBS) untuk Indonesia, dibutuhkan tindakan tanggap untuk menunjang kebijakan itu, yaitu dengan Pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk masyarakat lapisan bawah.

Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Diskon Tarif Listrik, hingga Keringanan Pembayaran Kredit.

Dalam pembicaraan presiden tertanggal 9 April 2020, adapun dalam minggu tersebut, pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru, di antaranya:

Pertama, Bantuan Khusus bahan pokok sembako dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat di DKI Jakarta, dengan target penerima: 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK. Besaran bantuan: Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Total anggaran: Rp2,2 triliun

Kedua, Bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan target penerima: 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK. Besaran bantuan: Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Total anggaran: Rp1 triliun

Ketiga, untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan Bantuan Sosial Tunai denhan target penerima: 9 juta KK yang tidak menerima Bansos PKH maupun Bansos Sembako. Besaran bantuan: Rp600.000 per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran: Rp16,2 triliun 

Keempat, sebagian Dana Desa dialokasikan untuk bantuan sosial di desa. Target penerima: kurang lebih 10 juta keluarga. Besaran bantuan: Rp600.000 per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran: Rp21 triliun.

Kelima, memperkuat Program Padat Karya Tunai di sejumlah kementerian, seperti Kementerian Desa: Program Padat Karya Tunai Desa, target penerima 59 ribu tenaga kerja. Kementerian PUPR: Program Padat Karya Tunai, target penerima 530 ribu tenaga kerja dengan total anggaran: Rp16,9 triliun. Program serupa juga akan dijalankan melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan. 

Keenam, Polri akan menjalankan Program Keselamatan yang mengombinasikan bantuan sosial dan pelatihan seperti halnya Kartu Prakerja. Target penerimanya 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus, truk dan kernet. Besaran insentif: Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Total anggaran: Rp360 miliar.