Indonesiabaik.id   -   Pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR. Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang ditujukan untuk menarik investasi ini, memiliki beberapa perbedaan dengan UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Beda UU dengan Omnibus Law

Pertama, upah minimum akan menggunakan standar provinsi (UMP), padahal sebelumnya bisa diatur dengan standar kabupaten/kota (UMK). Kedua, omnibus law memberikan bonus atau penghargaan lainnya bagi pekerja sesuai dengan masa kerjanya. Bonus tertinggi senilai lima kali upah bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 tahun atau lebih.

Ketiga, pemerintah berencana memperpanjang waktu kerja lembur menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Dalam UU Ketenagakerjaan, waktu kerja ini paling banyak hanya 3 jam per hari dan 14 jam per minggu.

Keempat, pembayaran upah bagi pekerja yang berhalangan tak lagi disebutkan dalam omnibus law. Sedangkan, aturan sebelumnya tetap membayar upah pekerja yang sakit sebesar 25-100 persen (tergantung lama sakit) dan yang tidak masuk kerja selama 1-3 hari karena menikah, melahirkan, atau ada anggota keluarga yang meninggal.

Kelima, dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja berhak memperoleh uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Namun, uang penggantian hak dihilangkan dalam omnibus law.