indonesiabaik.id - Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk tahun 2021 meningkat hampir menyentuh angka 700 T.

Besaran PEN 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Januari mengatakan, anggaran PEN tembus Rp 699,43 triliun dari yang sebelumnya Rp 688,33 triliun. Perubahan ke-7 kalinya ini naik sekitar 21 persen dari realisasi PEN 2020 sebesar Rp 579,78 triliun.

"Meskipun defisit kita menurun, namun kita meningkatkan total belanja negara 6,2%, PEN bahkan melonjak mendekati 21 persen anggarannya karena ini adalah motor paling penting di dalam perekonomian kita saat ini" ucap Sri Mulyani, Selasa (23/2/2021).

Kenaikan Anggaran PEN

Terjadinya kenaikan anggaran PEN beberapa kali ini disebabkan utamanya oleh naiknya alokasi belanja bantuan sosial (bansos) dan program prioritas UMKM yang masih berlanjut di tahun 2021.

"COVID-19 ini guncangannya langsung ke akar rumput, maka kalau Anda lihat, perlindungan sosial langsung menjadi salah satu item terbesar di dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kita. Sebanyak 220 triliun langsung digelontorkan untuk masyarakat kita." ucap Sri Mulyani.

Rincian Anggaran PEN

• Perlindungan Sosial

Secara lebih rinci, anggaran bansos yang disiapkan pemerintah saat ini sebesar Rp 157,41 triliun. Dengan rincian; PKH 10 juta KPM sebesar Rp 28,72 triliun, Kartu Sembako Rp 45,12 triliun, Kartu Prakerja Rp 20 triliun, Bansos Tunai Rp 12 triliun, BLT Dana Desa Rp 14,4 triliun, dan perlindungan sosial lainnya sebesar Rp 37,18 triliun.

• Kesehatan

Tak hanya bansos, anggaran kesehatan juga tak kalah melonjak hingga 178 persen dari realisasi tahun lalu Rp 63,51 triliun. Anggaran kesehatan kembali naik dari Rp 173 triliun menjadi Rp 176,30 triliun. Anggaran dialokasikan untuk testing dan tracing Rp 9,91 triliun, biaya perawatan Rp 61,94 triliun, program vaksinasi Rp 58,18 triliun, insentif pajak kesehatan Rp 18,61 triliun, dan penanganan lainnya Rp 22,67 triliun.

• UMKM

Anggarannya menjadi Rp 186,81 triliun dengan rincian alokasi subsidi bunga UMKM Rp 31,95 triliun, subsidi IJP Rp8,51 triliun, BPUM Rp 17,34 triliun, PMN BUMN, LPEI, dan LPI Rp 58,76 triliun, penempatan dana Rp 66,99 triliun, dan dukungan lainnya Rp 3,27 triliun.

• Insentif Usaha

Totalnya sebanyak Rp53,86 triliun, yang terdiri dari PPh 21 DTP Rp5,78 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp13,08 triliun, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 Rp19,71 triliun, PPnBM DTP kendaraan bermotor Rp2,98 triliun, dan insentif lainnya Rp12,3 triliun.

• Program Prioritas

Untuk program prioritas sebesar Rp125,06 triliun meliputi padat karya K/L Rp27,33 triliun, ketahanan pangan Rp47,1 triliun, kawasan industri Rp11,33 triliun, pinjaman daerah Rp10 triliun, ICT Rp16,65 triliun, pariwisata Rp8,66 triliun, prioritas lainnya Rp4,11 triliun.