indonesiabaik.id - Program 'Work from Bali' (WFB) atau bekerja dari Bali yang dicanangkan Pemerintah diklaim memiliki efek berganda (multiplier effect) bagi sektor pariwisata di Bali.

Usulan Program WFB

Rencananya, WFB akan diikuti oleh tujuh kementerian, diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, dan Kementerian Investasi.

Meski demikian, untuk program WFB ini tak semua ASN/PNS yang bisa bekerja dari Bali. Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vinsensius Jemadu mengatakan, kemungkinan hanya 25 persen ASN tiap kementerian yang diizinkan bekerja dari Bali.

Kuota ASN yang diwajibkan untuk bekerja di Bali akan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lalu, kebijakan ini juga akan mempertimbangkan aturan work from office (WFO) bagi ASN yang hanya 50 persen. Sehingga sisanya bagi yang WFH dan WFB masing-masing 25 persen.

WFB Sudah Dimulai

Saat ini baru ada satu kementerian yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang melakukan Work From Bali sejak kuartal pertama 2021. Diharapkan kedepannya kementerian lainnya segera melakukan Work From Bali sebagai upaya pemulihan pariwisata Bali. Adapun program WFB diklaim akan memberikan kontribusi untuk perkembangan pariwisata di Bali perlahan bangkit.

Bangkitkan Kembali UMKM

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menegaskan Work From Bali merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tidak hanya ASN, pihak swasta juga diarahkan untuk dapat menggelar kegiatan atau pertemuan di daerah termasuk Bali dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. 

Program WFB ini, kata Sandi, juga diharapkan memberikan multiplier effect kepada produk-produk ekonomi kreatif dan UMKM seperti kuliner, suvenir maupun fesyen dan juga kegiatan ekonomi rakyat lainnya hingga 70 persen.