Penelusuran bersama Kementerian Dalam Negeri, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Badan Pusat Statistik (BPS), dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) menemukan 18,7 juta pelanggan rumah tangga golongan 900 Volt Ampere (VA), tidak berhak mendapatkan Subsidi atau dari masyarakat golongan mampu.

Pemerintah kemudian mengambil langkah pencabutan subsidi secara bertahap kepada 18,7 juta pelanggan tersebut, yang selanjutnya akan dikenai tarif nonsubsidi. Langkah ini mampu menghemat anggaran sekitar Rp22,07 triliun.

Dana penghematan tersebut, sebagian kemudian dipakai untuk menambah jumlah penerima subsidi khususnya untuk masyarakat miskin pengguna daya 450 VA, menjadi 27 juta keluarga dari sebelumnya 23 juta keluarga. Sebagian lagi akan dialihkan untuk mengaliri listrik di daerah terpencil, pedalaman, dan perbatasan yang masih tersebar di 12.000 desa di Indonesia.