Indonesiabaik.id   -   Pada 2020, pemerintah lintas kementerian/lembaga kembali mempersiapkan strategi dan program guna menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih kerap terjadi di Indonesia.

Ya, berdasar data Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat per-Oktober 2019 luas areal yang terbakar seluas 942.465 hektare terdiri dari lahan mineral 672.708 ha (71%) dan lahan gambut 269.777 ha (29%). Dana siap pakai yang sudah digunakan untuk keperluan penanggulangan karhutla sampai 5 Desember 2019 mencapai Rp3,4 triliun.

Sebagai bukti komitmen dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Doddy Usodo Hargo menghadiri Rapat Kordinasi Khusus Tingkat Menteri  tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Gedung Manggala Wanabakti, KLHK, Jakarta (6/12).

Rapat yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD itu dihadiri pula oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala BRG, para Gubernur, Pangdam, Kapolda dan Danrem dari Provinsi Riau, Sumsel, Jambi, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel.

Tujuan rapat tersebut adalah untuk menyusun program dan strategi pemerintah dalam melaksanakan pencegahan terjadinya kahutla di tahun 2020 mendatang.

Pemerintah Daerah akan dituntut lebih aktif pada 2020 dan seterusnya dalam rangka pencegahan dini bencana karhutla. Pemerintah pusat akan mempersiapkan insentif kepada daerah dan desa rawan karhutla agar mereka menjadi mandiri yang terbebas dari karhutla.

Kemudian, teknologi modifikasi cuaca berupa hujan buatan bisa dilakukan sepanjang tahun atau tidak menunggu sampai karhutla terjadi. Ini strategi untuk membasahi hutan ataupun sebagai cadangan air pada embung-embung. Ini bisa dilakukan oleh satgas pengendalian hutan di daerah yang ditetapkan oleh gubernur.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Manggala Agni akan melakukan pencegahan dengan Patroli Terpadu di 1.200 desa rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 10 provinsi.

Demikian disampaikan Direktur Pengendalian Karhutla KLHK Raffles B Panjaitan sebelum Koordinasi Strategi Pengendalian Karhutla tingkat Daops 2020 di Jakarta, Kamis (19/12/2019). “Akan ada 1.200 desa yang didatangi Patroli Terpadu di 10 provinsi. Ini memang sudah dipilih ke desa-desa yang rawan terbakar,” katanya.

Program Patroli Terpadu tersebut, ia mengatakan dilakukan Manggala Agni bersama Babinsa, Polri, LSM dan perangkat desa sudah dianggarkan di 2020. Patroli Terpadu tersebut akan dilakukan di 10 provinsi, mulai dari Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara hingga Kepulauan Riau.