Indonesiabaik.id - Lahirnya Badan SAR Nasional (Basarnas) sebagai organisasi SAR di Indonesia diawali dengan adanya ‘Black Area’ bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR. Pada tahun 1950, Indonesia masuk menjadi anggota organisasi penerbangan internasional (International Civil Aviation Organization). Karena itu, pada pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1955 tentang Penetapan Dewan Penerbangan untuk membentuk panitia SAR, sebagai konsekuensi logis atas masuknya Indonesia menjadi anggota ICAO.

Di tahun 1959, Indonesia masuk menjadi anggota International Maritime Organization (IMO). Semenjak itu tugas dan tanggung jawab SAR semakin mendapat perhatian. Pada tahun 1968, US Coast Guard (Badan SAR Amerika Serikat) menangani proyek South East Asian Coordinating Committee on Transport and Communications, yang mana Indonesia merupakan proyek Payung (Umbrella Project) untuk negara-negara Asia Tenggara.

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai pelayanan jasa SAR dan adanya perubahan situasi dan kondisi Indonesia serta untuk terus mengikuti perkembangan IPTEK, maka organisasi SAR di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Tahun 2007, Basarnas menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), karena sebelumnya berada dibawah nauangan Kementerian Perhubungan. Koordinasi berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.