Melalui Kementerian Luar Negeri, Indonesia memberi respon cepat terhadap aksi kekerasan di Rohingya. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi terus melakukan diplomasi penyelesaian konflik kemanusiaan di Rohingya, Myanmar.

Pada 29 Agustus 2017 Kemlu mengeluarkan pernyataan tertulis yang meminta semua pihak di Rohingya menghentikan aksi kekerasan. Dua hari kemudian yaitu tanggal 31 Agustus 2017, Menlu Retno meluncurkan Program Humanitarian Assistance for Sustainable Coomunity (HASCO) sebagai program bantuan jangka menengah dan panjang bagi masyarakat Myanmar secara inklusif, khususnya di Rohingya.

Selanjutnya pada 1 September 2017, Menlu melakukan komunikasi dengan Sekjen PBB Antonio Guterres untuk membahas situasi di Rohingya. Di dalam negeri, pada tanggal 2 September 2017 Menlu Retno Marsudi dan Wamenlu A.M. Fachir mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhamadiyah dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) untuk mendapatkan pandangan dan masukan terkait isu Rohingya.

Keesokan harinya tanggal 3 September 2017, Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan pernyataan sikap terhadap kekerasan di Rohingya. Usaha pemerintah tidak hanya berhenti sampai disitu. Pada 4 September 2017, Menlu Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan para petinggi militer dan pemerintah Myanmar dengan membawa misi perdamaian dunia. Kemudian pada 5 September 2017, Menlu RI bertemu dengan Menlu Bangladesh untuk berkoordinasi terkait pengiriman bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di indonesia, dan juga masyarakat internasional.