Indonesiabaik.id - Di awal era kepemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perekonomian Indonesia sedang ckup kacau. Dimana harga-harga komoditas utama seperti batubara, kelapa sawit, karet sedang anjlok karena di ekonomi dunia saat itu sedang dalam posisi menurun.

Indonesia tidak bisa terus menerus mengandalkan sektor minerba. Pilihan lainnya mau tidak mau ekonomi di Indonesia harus berubah. Dan pemerintah berusaha membangun pondasi-pondasi ekonomi baru.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi yakni memperbaiki struktur fiskal, dari yang konsumtif ke produktif, seperti pada tahun 2014, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang 82 persen justru dinikmati oleh kalangan atas, dipangkas dan dialihkan untuk kegiatan produktif membangun infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, dll.

Pemerintah juga memangkas regulasi yang berbelit-belit. Seperti izin untuk urusan pembangkit tenaga listrik, dari 258 izin dipangkas menjadi 58. Dengan perizinan yang efektif dan efisien juga menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia mengalami kenaikan peringkat easy doing of business dari 120 menjadi 72 dalam empat tahun ini.

Pemberdayaan ekonomi kecil juga tidak dilewatkan oleh pemerintah, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebelumnya 22-23 persen, saat ini menjadi 7 persen. Bank wakaf mikro di pondok-pondok pesantren.

Di pembangunan sosial dan kemanusiaan, pemerintah juga memiliki program jaminan sosial yang telah lama berjalan, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Dana Desa yang selama empat tahun ini sudah berhasil dikucurkan sebesar Rp 187 triliun untuk pembangunan infrastruktur untuk desa yang telah menghabiskan Rp 187 triliun untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, embung, PAUD, Posyandu dan Bumdes.